sumedangekspres – PEMKAB Sumedang dan BPK RI Kerjasama dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan, Pada awal Mei 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, mengadakan pertemuan penting yang dikenal sebagai “Exit Meeting” terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.
Acara tersebut diadakan di Gedung Negara dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari kedua belah pihak.
PEMKAB Sumedang dan BPK RI Kerjasama
Pentingnya Exit Meeting
Exit meeting ini merupakan bagian krusial dari proses audit yang dilakukan oleh BPK.
Baca Juga:Optimalisasi BUMD untuk Meningkatkan Perekonomian SumedangJadwal SIM Keliling Sumedang Selasa, 14 Mei 2024 Hanya Ada di Lokasi Ini
Tujuan utamanya adalah untuk memberikan umpan balik dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan Pemkab Sumedang dapat memahami dan memperbaiki berbagai kekurangan yang mungkin ada dalam pengelolaan keuangan mereka.
Upaya Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penilaian tertinggi yang dapat diberikan oleh BPK atas laporan keuangan suatu pemerintah daerah.
Mendapatkan opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut dianggap bebas dari salah saji material dan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
Selama beberapa tahun terakhir, Pemkab Sumedang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya.
Exit meeting ini menjadi momen penting bagi mereka untuk mendapatkan masukan langsung dari BPK mengenai area mana saja yang perlu diperbaiki.
Hal ini sangat penting agar Pemkab Sumedang bisa terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Peran Aktif BPK dalam Meningkatkan Tata Kelola Keuangan
Baca Juga:Belanjalah di PD. Barokah Milik Haji Ebah, Tempat Terbaik untuk Daging Sapi Berkualitas Di SumedangHarga Pangan Naik di Pasar Impres Sumedang, Dampak Kenaikan Harga BBM
BPK RI Perwakilan Jawa Barat memainkan peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa pemerintah daerah mengelola keuangan dengan baik.
Dengan melakukan audit secara menyeluruh, BPK membantu mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Ini tidak hanya membantu pemerintah daerah dalam mencapai opini WTP, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana publik.
Dalam exit meeting tersebut, BPK memberikan berbagai catatan dan rekomendasi kepada Pemkab Sumedang.