JATINANGOR – Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, mengeluarkan peringatan keras kepada para pengendara yang masih nekat melanggar aturan lalu lintas di kawasan padat aktivitas, terutama di Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ). Penertiban ini tak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga demi keselamatan bersama di kawasan yang semakin ramai tersebut.
Meski sejumlah rambu dan spanduk larangan parkir telah terpasang di ruas-ruas utama seperti Jalan Ir. Soekarno, pelanggaran masih saja terjadi. Para pengendara kerap kembali memarkirkan kendaraan sembarangan setelah petugas pergi, seolah tak gentar dengan peringatan yang sudah berkali-kali disampaikan.
“Sudah jelas dilarang parkir, rambu dan spanduk ada, petugas juga rutin berkeliling. Tapi begitu petugas pergi, mereka balik lagi parkir sembarangan. Kalau masih ngeyel, kami akan ambil langkah lebih tegas,” tegas Dony kepada wartawan, Selasa (24/6/2025).
Baca Juga:Jawa Barat Akan Lahirkan Lima Provinsi Baru, Begini RinciannyaDari Kue Lebaran ke Dessert Kekinian yang Laris di CFD
Menurutnya, keberadaan petugas gabungan sempat membuat pelanggaran menurun dalam beberapa hari terakhir. Namun, tanpa adanya kesadaran dari masyarakat, penertiban akan terus menjadi pekerjaan berulang.
“Saya minta tolong, ini bukan sekadar peraturan. Ini soal keamanan dan kenyamanan bersama. Jangan lawan arus, jangan parkir sembarangan. Kami akan intensifkan penindakan ke depan,” ujar Dony.
Untuk itu, ia berencana menginstruksikan langsung kepada dinas terkait agar pengawasan di lapangan ditingkatkan dan sanksi ditegakkan dengan konsisten. Langkah tersebut diharapkan bisa menimbulkan efek jera sekaligus membentuk budaya tertib di tengah masyarakat Jatinangor.
“Kami ingin Jatinangor ini jadi kawasan yang nyaman dan tertib, bukan hanya untuk warga lokal, tapi juga mahasiswa, pengusaha, dan siapa pun yang beraktivitas di sini,” tambahnya.
Dony menutup pernyataan dengan ajakan kepada seluruh warga untuk menjadi bagian dari perubahan, bukan malah menjadi penyebab kekacauan di jalan raya. “Ketertiban itu tidak akan tercipta hanya dari pemerintah. Harus ada kesadaran kolektif,” tandasnya. (kos)