MANTAN Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyoroti sistem tata kelola pemerintahan di Sumedang yang dinilainya berhasil membangun birokrasi modern berbasis digital dan keterbukaan informasi publik.
Dalam kunjungannya ke Command Center Sumedang, Senin (11/5), Dahlan menilai reformasi birokrasi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sumedang menjadi contoh penting bagaimana teknologi digunakan untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Pemerintahan ini jalan karena birokrasi, sehingga kalau birokrasinya rusak ya rusak,” ujar Dahlan.
Baca Juga:Universitas BTH Cetak Sejarah, Buka Prodi Rekayasa Kosmetika Swasta Pertama di IndonesiaSumedang Bikin Terobosan Pengawasan MBG, Orang Tua Bisa Pantau Menu Anak Setiap Hari
Menurut dia, kualitas birokrasi merupakan fondasi utama jalannya pemerintahan. Karena itu, pembenahan sistem pelayanan publik tidak cukup hanya melalui pergantian pejabat, tetapi harus dibangun melalui sistem tata kelola yang berkelanjutan.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumedang di bawah kepemimpinan Dony Ahmad Munir yang dinilai berhasil menata birokrasi menjadi lebih inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Bupati Sumedang beserta jajarannya di sini menata birokrasi menjadi lebih inovatif sehingga ini diharapkan menular,” katanya.
Salah satu hal yang paling menarik perhatian Dahlan adalah sistem pelaporan pemerintahan yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau setiap hari. Menurutnya, pola seperti itu masih jarang ditemukan di banyak daerah.
“Laporan birokrasi di sini sangat terbuka. Biasanya laporan itu per tahun, tapi ini setiap hari,” ujarnya.
Bagi Dahlan, keterbukaan data pemerintahan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi. Transparansi bukan sekadar slogan, melainkan harus terlihat melalui akses informasi yang dapat dipantau langsung masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sistem reformasi birokrasi agar tidak berhenti hanya pada satu periode kepemimpinan kepala daerah.
Baca Juga:Kinerja Solid, Perseroan Bagikan Dividen sebesar Rp 900 miliarRespons Cepat Pemda Sumedang, 19 Pekerja Terlantar di Halmahera Mulai Ditangani
“Saya melihat bahwa mewariskan sistem itu sekarang sangat penting sekali. Apa yang dilakukan bupati dan jajarannya akan membenahi sistem tata kelola pemerintahan,” katanya.
Sementara itu, Dony Ahmad Munir menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di Sumedang dijalankan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dengan pelayanan publik digital.
Menurut Dony, pembangunan daerah di Sumedang dibangun di atas tiga pilar utama, yakni agama, budaya, dan teknologi. Dari ketiga hal tersebut, teknologi diposisikan sebagai alat percepatan pelayanan kepada masyarakat.