SUMEDANGEKSPRES – Kalau NU bikin muktamar, jangan bayangkan seperti rapat RT yang selesai dengan nasi kotak dan pulang bawa sisa aqua gelas. Ini organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia.
Jadi setiap lima tahun sekali, panggungnya lebih mirip opera besar: ada drama, ada intrik, ada tepuk tangan, ada doa panjang, ada ribuan nahdliyyin yang sekedar cari berkah dan tentu saja ada kiai sepuh yang duduk dengan wajah teduh, seolah-olah sedang menimbang nasib bangsa.
Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang, kali ini membawa pesan sederhana tapi berat: kembalikan NU kepada empunya NU, lewat mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Baca Juga:Jalan Mulus, Jembarwangi BergeliatAnjing Menyeret Jasad Bayi Polisi Menyisir Pemukiman dan Hutan Untuk Pendalaman
AHWA ini bukan barang baru. Gus Dur dulu menyebut para ulama sepuh sebagai Kiai Khoss—semacam “kelas eksekutif” dalam dunia pesantren. Kalau jamaah biasa itu penumpang ekonomi, maka Kiai Khoss duduk di kursi prioritas, lengkap dengan barokah dan otoritas moral.
Keputusan Pleno III (30 Agustus 2026) yang memenangkan AHWA dengan 401 suara vs 150 suara, bukan sekadar angka. Itu seperti NU berkata: “Sudah cukup ribut dengan one man one vote, mari kembali ke musyawarah ala pesantren.
” Demokrasi langsung memang keren, tapi kadang bikin jamaah pecah kongsi. AHWA hadir sebagai rem tangan: NU tetap melaju, tapi tidak kebablasan ke jurang politik praktis.
Tradisi pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU lewat AHWA ini ibarat NU sedang melakukan tes DNA organisasi: Deoxyribonucleic Acid ala NU. Hasil tesnya jelas: NU itu bukan partai politik, bukan perusahaan saham, tapi civil society—masyarakat sipil yang punya otot sosial, urat nadi moral, dan jantung spiritual.
AHWA, dengan segala khidmatnya, adalah cara NU meneguhkan kembali marwah organisasi. NU ingin bilang: “Kami ini organisasi kemasyarakatan, bukan sekadar mesin politik.” Jadi jangan heran kalau AHWA tampil seperti panggung kiai sepuh yang duduk tenang, sementara jamaah di bawah sibuk menebak siapa yang bakal jadi Rais Aam.
Kalau pakai kaca mata Habermas, AHWA itu semacam ruang publik alternatif. Kepemimpinan NU tidak boleh tunduk pada logika politik praktis, melainkan harus berbasis otoritas moral ulama. Bahasa kasarnya: NU jangan sampai jadi “franchise politik” yang jualan kursi.