Tapi hati-hati, kata Vilfredo Pareto dan Mosca, jangan sampai AHWA berubah jadi klub eksklusif sembilan orang ulama yang menentukan arah organisasi dan dikhawatirkan tidak menjadi representasi dari basis jamaah yang luas. Jamaah di bawah macam penonton bioskop: bayar karcis, duduk manis, tapi tidak ikut menentukan jalan cerita.
Untungnya, NU punya kultur musyawarah. Arend Lijphart bilang, demokrasi konsensual itu cocok untuk masyarakat yang maunya mufakat, bukan adu suara. AHWA adalah model demokrasi konsensual ala pesantren: keputusan diambil dengan hikmah, barokah, dan kopi pahit.
Muktamar ala AHWA ini ibarat kereta kuda tua yang tetap gagah di jalan desa. Tidak secepat motor matic demokrasi langsung, tapi lebih berwibawa. NU ditarik kembali ke rel tradisi ulama, supaya tidak meluncur terlalu jauh ke jurang politik praktis.
Baca Juga:Jalan Mulus, Jembarwangi BergeliatAnjing Menyeret Jasad Bayi Polisi Menyisir Pemukiman dan Hutan Untuk Pendalaman
Tradisi AHWA ini ibarat rem tangan mobil tua. Kalau dilepas, NU bisa meluncur ke jurang politik praktis. Kalau ditarik terlalu keras, mobilnya mogok di tanjakan. Jadi harus pas: NU tetap melaju, tapi dengan kendali moral Tapi jangan salah, rem tangan bukan berarti berhenti. NU tetap harus melaju, menjaga keseimbangan antara elitisme ulama dan aspirasi jamaah, antara tradisi pesantren dan modernisasi organisasi, antara kritisisme Gus Dur dan pragmatisme penerusnya..
Jangan dikira tugasnya hanya bagi-bagi kursi, Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Pekerjaan AHWA belum selesai. AHWA harus terus jadi instrumen politik internal untuk meneguhkan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang mandiri.
NU bukan sekadar organisasi keagamaan, tapi kekuatan civil society yang berdaulat. Di satu sisi, NU menjadi mitra negara dalam menjaga stabilitas. Di sisi lain, NU tetap kritis dan mandiri. NU itu seperti sahabat karib negara kadang jadi teman minum kopi, kadang jadi pengingat keras kalau negara mulai kebablasan.
NU vis-à-vis negara adalah mitra sekaligus penyeimbang. Ia menjaga harmoni sosial-politik, tapi tetap berdaulat sebagai kekuatan masyarakat sipil. Seperti Gus Dur dulu, NU pernah jadi oposisi moral yang kritis. Sekarang, NU lebih sering jadi mitra strategis yang pragmatis. Bedanya cuma gaya: Gus Dur pakai kritik, penerusnya pakai diplomasi.