Lanjut dikatakan Arif, pemutakhiran data juga dilakukan melalui ground check. Kehadiran fisik warga diverifikasi menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sehingga proses pendataan tidak dapat begitu saja diwakilkan.
Data hasil verifikasi kemudian dapat dicocokkan dengan data pendukung lainnya, termasuk informasi PBB.
“Model tersebut dirancang untuk mengurangi kesalahan sasaran, duplikasi data dan memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria,”tuturnya.
Baca Juga:Dapat Bantuan Betrik dari Presiden Prabowo, Pria di Cirebon Malah Menjualnya Seharga Rp 8 JutaPemda Siapkan Pembagian Gratis, Bupati Sumedang: Agar Warga Tak Panic Buying Masker
Transformasi digital juga melibatkan aparatur pemerintah hingga tingkat masyarakat. Seluruh ASN, termasuk guru, didorong berperan sebagai agen pendataan dengan membantu mengidentifikasi kondisi warga di lingkungan sekitar.
Sementara perangkat daerah ditunjuk sebagai PIC untuk mendampingi kecamatan dalam proses pemutakhiran data.
Pola kolaborasi ini membuat proses pendataan tidak hanya menjadi pekerjaan satu instansi, tetapi menjadi gerakan bersama lintas sektor.
“Bagi Sumedang, digitalisasi pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah, melainkan bagaimana data dapat digunakan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat dan pelayanan yang semakin cepat,”pungkasnya. (red)