KOTA – Sebanyak 1.110 keluarga di Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, menerima bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog, Selasa, (8/9). Namun, penyaluran bantuan itu menyisakan persoalan pada akurasi data penerima.
Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh 30 kilogram beras atau tiga karung berukuran 10 kilogram. Dengan jumlah penerima 1.110 KPM, total beras yang disalurkan mencapai 3.330 karung.
Kepala Desa Sukajaya, Sukana, mengatakan penyaluran berlangsung tertib. Warga yang menerima bantuan pun menyambut program tersebut dengan antusias.
Baca Juga:Polsek Sumedang Utara Kawal Ketat Pikades KebonjatiSoroti Isu Wabup, Gabungan Ormas Sambangi DPRD Sumedang
“Alhamdulillah, warga KPM sangat antusias. Kami tentu berterima kasih kepada pemerintah atas perhatian dan kepeduliannya terhadap warga Sukajaya,” kata Sukana saat memantau penyaluran bantuan.
Persoalan muncul pada basis data penerima bantuan. Pemerintah Desa Sukajaya menemukan sejumlah warga yang dinilai membutuhkan bantuan justru tidak masuk daftar penerima karena berada pada peringkat desil kesejahteraan yang lebih tinggi.
Sebaliknya, terdapat warga yang masuk kelompok desil 1 hingga 4, yang menjadi basis penerima bantuan, tetapi kondisi ekonominya dinilai relatif lebih baik dibandingkan warga lain yang tidak memperoleh bantuan.
Sukana meminta pemeringkatan desil kesejahteraan tidak berhenti pada data administratif. Data tersebut, kata dia, perlu terus dicocokkan dengan kondisi faktual di tingkat desa.
“Kami bukan tidak berterima kasih, tetapi ketidaksesuaian data ini nyata di lapangan. Pemeringkatan desil perlu terus disesuaikan dengan kondisi riil,” ujarnya.
Menurut Sukana, ketidakakuratan data berpotensi menimbulkan persoalan sosial. Warga yang merasa lebih membutuhkan tetapi tidak menerima bantuan dapat membandingkan kondisinya dengan tetangga yang masuk daftar penerima.
Karena itu, ia meminta lembaga dan instansi yang menangani data kemiskinan melakukan pemutakhiran secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa. Pemerintah desa dinilai memiliki informasi paling dekat mengenai kondisi ekonomi warganya.
Baca Juga:Sekda Luruskan Isu Mutasi RimaWamen Ossy Serahkan Sertipikat bagi MBR di Kalsel, Dukung Penyediaan Rumah Layak Huni Lewat Legalitas Tanah
“Jangan sampai di masyarakat timbul riak-riak akibat kecemburuan sosial. Kami sangat berharap lembaga pengelola data terus melakukan pembaruan secara berkelanjutan agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran,” kata Sukana.(ahm)