SUMEDANGEKSPRES — Gabungan organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam Forum Ormas Kabupaten Sumedang (Formas) menyambangi Gedung DPRD Sumedang, Rabu (2/9).
Kedatangan mereka bukan untuk membuat kegaduhan, melainkan membawa aspirasi masyarakat terkait isu Wakil Bupati Sumedang, yang belakangan ramai menjadi perbincangan publik.
Ketua Formas Sumedang, Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya datang dengan niat baik untuk menyampaikan keresahan masyarakat, sekaligus meminta kejelasan mengenai persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.
Baca Juga:Sekda Luruskan Isu Mutasi RimaWamen Ossy Serahkan Sertipikat bagi MBR di Kalsel, Dukung Penyediaan Rumah Layak Huni Lewat Legalitas Tanah
“Kami datang sebagai bagian dari masyarakat, yang memiliki keprihatinan terhadap berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian publik,” ujar Dedi dalam audiensinya.
Formas, kata dia, juga tidak bermaksud mengintervensi proses apa pun yang saat ini sedang dilakukan pemerintah maupun aparat penegak hukum.
“Kami menghormati kewenangan dan proses yang sedang berjalan,” katanya.
Menurut Dedi, kehadirannya semata-mata untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, meminta kejelasan serta berharap setiap persoalan dapat ditangani secara profesional, objektif, transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Dedi mengakui, isu mengenai Wakil Bupati Sumedang semakin hari semakin ramai.
Bahkan, menurutnya, gejolak di tengah masyarakat ikut membesar seiring beredarnya berbagai informasi di media sosial.
“Kami melihat kekhawatiran dan gejolak di masyarakat. Isu ini semakin hari semakin viral, semakin ramai. Bahkan masyarakat saling menghubungi dan membicarakannya,” ungkap Dedi.
Dedi berharap, persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik atau saling serang antarpihak.
Baca Juga:Pemdes Rancamulya Keluhkan Data Beras Bansos Masih Kurang Tepat Sasaran484 Warga Kebonjati Terima Bantuan Beras
“Kita jangan saling memprovokasi, jangan menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Mari kita hormati semua pihak,” tegasnya.
Dedi menilai DPRD Sumedang memiliki posisi penting dalam merespons aspirasi masyarakat.
Sebab, lembaga legislatif merupakan representasi rakyat yang memiliki fungsi menampung dan menindaklanjuti aspirasi sesuai kewenangannya.
Menanggapi hal itu, DPRD Kabupaten Sumedang tidak ingin gegabah menyikapi isu yang menyeret Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila.
Lembaga legislatif memilih menunggu hasil investigasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum menentukan langkah lebih jauh.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan perwakilan ormas, mengarah pada satu persoalan, yang saat ini menjadi fenomena dan berkembang luas di masyarakat.
“Semua yang disampaikan dari A sampai Z tadi, dari beberapa perwakilan yang menyampaikan pendapat, semuanya sama, menuju satu titik permasalahan yang fenomenal saat ini berkembang di Kabupaten Sumedang,” kata Sidik.