oleh

Bupati dan Wabup Sidak Kehadiran PNS Pemkab Bandung

SUMEDANGEKSPRES.COM  – Bupati Bandung HM Dadang Supriatna didampingi Wakil Bupati Bandung H Sahrul Gunawan melakukan sidak ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung hari pertama masuk kerja pasca libur Idul Fitri 1442 H, belum lama ini.

Sidak dilakukan acak ke sejumlah OPD. Bupati Bandung juga didampingi juga Sekda Kabupaten Bandung, Asep Sukmara, Asisten Administrasi Umum Pemkab Bandung, Erick Juriara dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Wawan A Ridwan.

Sidak pertama sasarannya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung. Selanjutnya, ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) dan Dinas Pendidikan.

Bupati bersama Wabup langsung bersilaturahmi dan komunikasi dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai masuk kerja di kantornya masing-masing.

Bupati mengungkapkan, dari hasil sidak hari pertama kerja setelah libur Idul Fitri 1442 H tersebut diketahui 93,87 persen para ASN di lingkungan Pemkab Bandung hadir.

“Kehadiran mencapai 93 persen dari 4.063 karyawan wajib absen yang ada di Pemkab Bandung. Para karyawan yang tidak hadir pada hari pertama kerja belum ada keterangan,” kata Dadang Supriatna kepada wartawan di sela-sela sidak di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Dia menegaskan, yang tidak masuk kerja pada hari pertama ini, mereka akan kena sanksi disiplin. Dari hasil sidak dan berkeliling ke sejumlah OPD, Dadang Supriatna mengakui ada temuan yang harus diperbaiki dan dilakukan penataan, diantaranya hal kebersihan.

“Nanti akan dilombakan (kebersihan) dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, antar-OPD, termasuk rumah dinas bupati juga,” katanya.

Dikatakan, lomba kebersihan itu untuk memotivasi agar di lingkungan Pemkab Bandung harus benar-benar bersih dan sehat.

Dia berharap, WC atau toilet di lingkungan OPD atau dinas harus menjadi perhatian, khususnya harus ada WC untuk kaum disabilitas. Sementara, akses jalan untuk disabilitas di sejumlah dinas atau OPD sudah ada.

“Dari kalangan disabilitas juga punya hak. Jangan sampai WC untuk kaum disabiitas tidak ada. WC-nya harus bersih dan harus ada sarana dan prasarana untuk disabilitas,” katanya.

Bupati sempat menyinggung dalam penguasaan masalah antara BKAD dan Disperkimtan Kabupaten Bandung. “Saya menemukan ketidaksinkronan antara BKAD dan Disperkimtan. Ini saling tuding dan ini harus diluruskan. Ini akan diperbaiki semua sistem,” ungkapnya.

Bupati mengungkapkan, dari sekitar 2.400 aset Pemkab Bandung baru 10 persen yang bersertifikat. “Ini harus dianggarkan untuk pengurusan sertifikat, karena ini amanat Undang-Undang, amanat KPK, amanat BPK juga, bahwa kita harus mengamankan aset. Termasuk sekolah SD banyak dan belum tentu semuanya sudah sertifikasi,” pungkasnya.(cr2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *