Krisis integritas yang terus berulang disebut sebagai alarm keras bagi bangsa. Reformasi parsial tidak cukup; yang dibutuhkan adalah reformasi sistemik. Pemilihan pemimpin harus kembali menekankan integritas, kapabilitas, dan dedikasi, bukan sekadar popularitas dan kekuatan modal. Penguatan institusi hukum, transparansi keuangan negara, serta percepatan legislasi antikorupsi menjadi pilar utama.
“Indonesia bukan negara sarang bajingan. Rakyat negeri ini berhak atas pemimpin yang jujur, kompeten, dan berani mengabdi,” demikian bunyi penutup refleksi tersebut. Penulis juga menegaskan, siapapun pemimpin tidak boleh menjadi beban rakyat. Faktanya, kepemimpinan 2014–2025 dianggap tidak hanya nir integritas dan nir moral, tetapi juga menjadi beban pembangunan bangsa.
“Ini buah dari pengkhianatan dan perburuan tahta dan harta. Maka wajar jika mereka berkuasa, tapi tetap terhina,” pungkasnya.
(Tulisan reflektif yang ditandatangani Zulkifli S dan Usep Lala)