SUMEDANG EKPRES – Harapan hidup lebih layak setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu belum sepenuhnya dirasakan oleh sebagian tenaga honorer di Kabupaten Sumedang.
Salah satunya dialami ET, tenaga honorer yang kini harus bekerja sampingan sebagai pengemudi ojek online demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
ET mengaku, meskipun statusnya kini telah berubah menjadi PPPK paruh waktu, penghasilan yang diterima masih jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan keluarga.
Baca Juga:Pegawai SPPG Bisa Jadi PPPK, Tapi BKD Jabar Ungkap Fakta Penting IniGaji PPPK Paruh Waktu di Sumedang Rp250 Ribu, Lalu Apa Saja Tunjangan yang Didapat?
“Secara status memang sudah PPPK paruh waktu, tapi secara penghasilan jujur saja belum cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari,” kata ET kepada wartawan, Kamis (29/01/2026).
Menurutnya, gaji yang diterima hanya mampu menutup kebutuhan paling dasar, sementara biaya hidup terus meningkat. Kondisi tersebut membuatnya tidak memiliki pilihan selain mencari tambahan penghasilan di luar jam kerja pemerintahan.
“Kalau hanya mengandalkan gaji PPPK paruh waktu, tidak akan cukup. Mau tidak mau saya harus kerja sampingan jadi ojek online,” ujarnya.
ET juga menyoroti beban kerja yang ia jalani di kantor. Meski berstatus paruh waktu, tugas yang diberikan disebutnya tidak jauh berbeda dengan pegawai lainnya.
“Di kantor tugas kami hampir sama, jam kerja juga nyaris sama. Bedanya cuma di status dan penghasilan,” ungkapnya.
Situasi itu berdampak pada kondisi fisik dan mental. Sepulang bekerja, ET masih harus turun ke jalan hingga malam hari untuk mengangkut penumpang demi mencukupi kebutuhan keluarga.
“Capek pasti. Pulang kerja masih harus narik ojek sampai malam. Tapi mau bagaimana lagi, keluarga harus makan,” katanya.
Baca Juga:
ET mengaku tidak menuntut kehidupan mewah. Ia hanya berharap adanya kejelasan dan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan tenaga honorer dan PPPK paruh waktu.
“Kami tidak minta kaya. Kami hanya ingin hidup layak dari pekerjaan yang kami jalani dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Kisah ET mencerminkan kegelisahan banyak tenaga honorer dan PPPK paruh waktu di Sumedang yang hingga kini masih mempertanyakan kepastian kesejahteraan dan masa depan mereka. Di tengah polemik status P3K yang belum sepenuhnya tuntas, kondisi ini memunculkan harapan agar pemerintah daerah dan pusat dapat segera memberikan solusi konkret yang berkeadilan.(yga)