sumedang, DARMARAJA – Pemerintah Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja, meminta pemkab Sumedang untuk kembalikan aset desa berupa bangunan Balai kampung, pasar desa dan mushola. Pasalnya, warga Desa Pakualam saat ini masih terus mempertanyakan hal itu terhadap desa. Sebab, sebelum destinasi wisata kuliner dibangun aset tersebut masih ada.
Kepala Desa Pakualam Sopian Iskandar menerangkan, dibongkarnya aset desa yang ada, karena arealnya digunakan untuk wisata kuliner yang saat ini berdiri di Kampung Buricak Burinong. Adanya pembongkaran itu, desa menjadi kehilangan aset bangunan.
“Itu aset kami, dibongkar pemda karena arealnya dipakai wisata kuliner. Kami saat ini menuntut aset kami berupa bangunan untuk dikembalikan,” katanya, Sabtu (3/1).
Baca Juga:Cadas Pangeran Simpan Cerita SeramRekrutmen PPK Mengarah Digitalisasi
Sopian menegaskan, sebelumnya sudah sempat ada mediasi dan kesepakatan di Kejaksaan Negri Sumedang, bahwa aset-aset yang hilang milik Desa Pakualam akan diganti pada anggaran perubahan tahun 2022.
“Kami menuntut kesepakatan pada saat dilakukannya musyawarah di Kejari Sumedang, katanya tahun ini (2022), tapi sekarang sudah dipenghujung tahun masih belum terealisasi,” kata dia.
Dalam hal ini, pihaknya minta agar pemerintah daerah konsisten dengan kesepakatan yang dibuat. Sebab, dengan tidak terealisasi bangunan aset milik Desa Pakualam, akan menuai krisis kepercayaan warga Desa Pakualam terhadap pemkab, dan pemdes juga akan kena imbasnya.
“Saya harap ini segera selesai, karena sudah dua tahun terabaikan,” ucapnya.
Bahkan, pihak desa merasa sangat kecewa pada saat memgetahui bahwa anggaran tersebut sudah di input di Bappeda. Anehnya begitu prosesnya masuk ke DPMD, anggaran untuk Desa Pakualam tidak ada.
“Padahal kami terus mengawal penganggaran itu. Kami tahu pada saat di Bappeda anggarannya sudah di input. Tetapi pas sampai di DPMD tiba-tiba tidak ada, disini saya sangat kecewa,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang juga mengingkari penyelesaian pemberian kompensasi terhadap 25 pemilik warung yang terkena gusuran.
Baca Juga:Jamaah Wahidiyah Jawa Barat Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa, Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih KuatJabar Menuju Zero Kasus PMK, Penanganan Berhasil Capai KemajuanÂ
“Katanya penyelesaian kompensasi juga akan dibuat tim 9, tapi faktanya sampai saat ini masih belum ada,” tutupnya. (eri)