“Pelantikan bukan seremonial, tetapi momentum memulai amanah, perjuangan, dan tanggung jawab untuk memberikan manfaat lebih luas bagi warga Sumedang,” katanya.
Kalimat itu terdengar seperti mengetuk pintu pekerjaan yang sebenarnya.
Sebab setelah tepuk tangan berhenti, organisasi harus berhadapan dengan persoalan yang tidak mengenal panggung: modal, pasar, keterampilan, lapangan kerja, dan daya beli masyarakat.
Ketua DPD HIPPI Sumedang, Firman Bagja Nugraha, kemudian membawa gagasan itu lebih jauh.
Ke kemiskinan.
Baca Juga:Wilujeng Rully Ginanjar, Hatur Nuhun Malik IdrisForum Ormas Sumedang Siapkan Sosialisasi LGBTQ di Gedung Negara
Ia tidak ingin masyarakat selamanya menjadi penerima bantuan. Ada harapan yang ingin ia lihat suatu hari nanti di Sumedang: masyarakat yang tidak lagi menunggu bantuan sosial karena telah mempunyai kemampuan ekonomi.
“Kami punya harapan, khususnya di Kabupaten Sumedang, tidak ada lagi penerima bansos karena masyarakat sudah berdaya secara ekonomi,” ujar Firman.
Jalan yang ditawarkan salah satunya adalah wakaf.
Bukan sekadar wakaf yang berhenti sebagai tanah, bangunan, atau aset yang diam. HIPPI menggagas wakaf kolektif dan wakaf produktif.
Aset itu diharapkan bergerak.
Menghasilkan.
Kemudian hasilnya kembali kepada masyarakat.
Tetapi wakaf produktif bukan pekerjaan ringan. Ia membutuhkan pengelolaan profesional, kepercayaan, keterbukaan, dan kemampuan memastikan bahwa aset yang dipercayakan tidak kehilangan tujuan sosialnya.
Di sinilah bisnis dan dakwah kembali bertemu.
Bukan dalam kalimat yang indah, melainkan dalam sesuatu yang dapat disentuh: modal yang bergerak, usaha yang tumbuh, pekerjaan yang tercipta, dan keluarga yang perlahan keluar dari ketergantungan.(win)